A.           Tugas Pokok Dinas Perdagangan Kota Samarinda

1.        Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan konkuren bidang perdagangan dan energi sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

2.        Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

 

B.            Fungsi Dinas Perdagangan Kota Samarinda

Setelah tugas pokok, berikut ini adalah fungsi Dinas perdagangan Kota Samarinda:

1.      Perumusan kebijakan Daerah di bidang perdagangan;

2.      Pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perdagangan;

3.      Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang perdagangan;

4.      Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang perdagangan;

5.      Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang perdagangan;

6.      Pelaksaanaan administrasi Dinas;

7.      Pembinaan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan

8.      Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C.           Tugas dan Fungi Sekretariat Dinas Perdagangan Kota Samarinda

a)             Tugas Sekretariat

1.        Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga kantor, perlengkapan, pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan

2.        Dinas Perdagangan dan pengelolaan barang milik Daerah serta evaluasi dan pelaporan.

3.        Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

4.        Sekretariat membawahkan sub bagian yang dipimpin oleh kepala sub bagian dan bertanggung jawab langsung kepada sekretaris

 

b)             Fungsi Sekretariat

a.     penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan kesekretariatan;

b.     pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

c.     pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;

d.     pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;

e.    pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan, kepustakaan, dan layanan informasi dan pengaduan;

f.      pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;

g.     pengelolaan anggaran Dinas;

h.    pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;

i.      pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban keuangan;

j.      pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;

k.     fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);

l.      pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat/pelanggan;

m.   pengelolaan pengaduan masyarakat sesuai tugas fungsi Dinas;

n.   pengelolaan informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelolaan  Informasi  dan  Dokumentasi Pembantu;

o.     pengoordinasian pengelolaan data, pengembangan sistem teknologi informasi/ aplikasi untuk aplikasi yang digunakan lintas bidang pada Dinas;

p.     pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;

q.     pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan

r.      pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.         Tugas Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan

a.        mengoordinir penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja);

b.        menyusun dokumen Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah (Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja);

c.         menyusun komitmen kinerja yang berkaitan dengan bidang tugasnya;

d.       melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;

e.        melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang - bidang  pada Dinas;

f.          mengumpulkan data lintas bidang sebagai bahan dokumen dinas;

g.        mengoordinir pengumpulan laporan bulanan pelaksanaan kegiatan Badan;

h.        menyusun laporan tahunan Dinas;

i.          melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;

j.          menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;

k.        menyusun  rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan;

l.          mengoordinir penyusunan Rencana Kerja Anggaran / Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran  Dinas;

m.     meneliti kelengkapan dan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran;

n.        melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan Dinas;

o.        menyiapkan Surat Perintah Membayar;

p.       melaksanakan verifikasi dan rekonsiliasi harian atas penerimaan retribusi ;

q.        menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;

r.         menyusun neraca Dinas;

s.         mengoordinir dan meneliti anggaran perubahan Dinas;

t.          menyusun laporan keuangan Dinas

u.       melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan

v.        melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.         Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

a.        menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;

b.        melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;

c.         mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;

d.       melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;

e.        melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;

f.          menyusun rencana kebutuhan alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;

g.        melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas;

h.        melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;

i.          menyelenggarakan administrasi kepegawaian;

j.          menyeleggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi  kinerja pegawai

k.        menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;

l.          menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan Pegawai;

m.     mempersiapkan penyelenggaraan       bimbingan teknis tertentu                           dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;

n.        mengelola informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pembantu;

o.        menyusun tatalaksana dan tata kelola penanganan pengaduan dan pemberian informasi;

p.       memfasilitasi bidang-bidang dalam menyusun Standar Operasional Prosedur  (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);

q.        memfasilitasi pembinaan tatakelola pelayanan publik;

r.         menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;

s.         melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan

t.          melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

D.           Tugas dan Fungsi Bidang Dinas Perdagangan Kota Samarinda

a)             Tugas Bidang Perdagangan Dalam Negeri

1)        Bidang Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, perumusan, pengkajian, pengaturan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang perdagangan dalam negeri.

2)        Bidang Perdagangan Dalam Negeri dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Dinas.

3)        Bidang Perdagangan Dalam Negeri membawahkan seksi yang dipimpin oleh  kepala seksi dan bertanggungjawab langsung pada kepala bidang.

 

b)             Fungsi Bidang Perdagangan Dalam Negeri

1.         penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;

2.         perumusan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang perdagangan dalam negeri;

3.         pengendalian dan pengawasan penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan;

4.         penyusunan regulasi dan tatalaksana penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan;

5.         pembinaan NSPK terkait Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan;

6.         mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan bimbingan teknis dibidang kelembagaan usaha, perdagangan jasa, usaha dagang asing, keagenan dan pendaftaran perusahaan;

7.         pengaturan regulasi dan tata laksana penerbitan tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB);

8.         pengendalian dan pengawasan penerbitan tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB);

9.         pengaturan regulasi dan tata laksanan proses penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk: 1) penerima waralaba dari waralaba dalam negeri; 2) penerima waralaba lanjutan dari warlaba dalam negeri; dan 3) penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk: 1) penerima waralaba dari waralaba dalam negeri; 2) penerima waralaba lanjutan dari warlaba dalam negeri; dan 3) penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri;

10.     pengawasan dan pengendalian penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk: 1) penerima waralaba dari waralaba dalam negeri; 2) penerima waralaba lanjutan dari warlaba dalam negeri; dan 3) penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk: 1) penerima waralaba dari waralaba dalam negeri; 2) penerima waralaba

11.     lanjutan dari warlaba dalam negeri; dan 3) penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri;

12.     pengaturan regulasi dan tata laksana penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan A, B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat;

13.     pengawasan dan pengendalian penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan A, B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat;

14.     melaksanakan koordinasi pengawasan tempat penyimpanan bahan berbahaya dengan instansi teknis terkait;

15.     rekomendasi penerbitan Perdagangan Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu atau pulau;

16.     pengkoordinasian keterjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat kota;

17.     pengkoordinasian penyelenggaraan perlindungan konsumen dan tertib niaga;

18.     perumusan kebijakan tata kelola metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan;

19.     pelaksanaan kerjasama pemasaran, misi dagang, kontak dagang, pameran promosi, fasilitasi dan kerjasama kemitraanpelaksanaan pemantauan,  evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perdagangan;

20.     pembuatan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;

21.     pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan

22.     pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

1.        Tugas Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

a.        menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;

b.        melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga;

c.         menghimpun dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;

d.        melakukan pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen;

e.         melakukan sosialisasi informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen;

f.          melaksanakan pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen skala kota;

g.         melaksanakan pengusulan pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Daerah;

h.        melakukan pendataan dan pengembangan Lembaga Pemberdayaan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM);

i.          melakukan pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakan hukum skala kota;

j.          melakukan sosialisasi kebijakan barang beredar dan jasa, barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) serta penegakan hukum  skala Daerah;

k.        melakukan pembinaan dan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) skala Daerah;

l.          menyelenggarakan, melaporkan dan merekomendasikan atas pendaftaran  petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika skala Daerah;

m.     melaksanakan pengawasan peredaran minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual;

n.        melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen serta pendaftaran pengembangan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPK-SM);

o.        menyelenggarakan pemberian pelayanan informasi dan pengawasan terkait SNI (Standart Nasional Indonesia);

p.        menyiapkan bahan kebijakan di bidang pembinaan dan pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa;

q.        menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan kemetrologian;

r.         melaksanakan monotoring, analisa dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan tera dan  tera ulang;

s.         melaksanakan pembinaan, penyuluhan  dan pengawasan kemetrologian;

t.          melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan supervisi pelaksanaan kegiatan berkaitan tugas dan fungsi;

u.       membuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;

v.         melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan

w.       melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

2.        Tugas Seksi Pengendalian Bahan Pokok Strategis

a.         menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;

b.        melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang pengendalian bahan pokok strategis;

c.         menghimpun dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;

d.        mengkoordinasikan dengan instansi terkait untuk menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;

e.         menganalisis bahan koordinasi dengan instansi terkait untuk menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;

f.          menyiapkan rekomendasi pemecahan masalah terkait ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;

g.        menganalisis masalah ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;

h.        mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pelaksanaan pemantauan harga terhadap barang kebutuhan  pokok dan barang penting;

i.          mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pemberian layanan informasi harga terhadap barang kebutuhan pokok dan barang penting melalui sistem aplikasi dengan instansi terkait;

j.           melakukan analisa dan evaluasi dan perbaikan konsep pemberian layanan informasi harga terhadap barang kebutuhan pokok dan barang penting melalui sistem aplikasi;

k.        menyelenggarakan kegiatan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam Daerah;

l.          menyelenggarakan pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Kota dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kota;

m.      membuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;

n.        melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan

o.        melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

3.        Tugas Seksi Bina Usaha Perdagangan

a.       menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;

b.       melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang data perdagangan;

c.        menghimpun dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;

d.      menyelenggarakana tata kelola administrasi penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan;

e.       mengoordinir penyusunan dan sosialisasi standar operasional prosedur untuk penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan;

f.         menyelenggarakan sosialisasi Norma Standar Prosedural dan Kriteria (NSPK) terkait penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan  izin usaha toko swalayan;

g.       mengkoordinir penyelenggaraan program bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan serta pendaftaran perusahaan;

h.       memverifikasi dokumen penerbitan tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan  barang (SKPB);

i.         menyelenggarakana tata kelola administrasi dokumen penerbitan tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB);

j.         mengkoordinir penyusunan dan sosialisasi standar operasional prosedur tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB);

k.       menyelenggarakana tata kelola administrasi penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk: 1) penerima waralaba dari waralaba dalam negeri; 2) penerima waralaba lanjutan dari warlaba dalam negeri; dan 3) penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri;

l.         mengkoordinir penyusunan dan sosialisasi standard operasional prosedur bagi layanan penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk: 1). penerima waralaba dari waralaba dalam negeri; 2). penerima waralaba lanjutan dari warlaba dalam negeri; dan 3). penerima waralaba;

m.    menyelenggarakana tata kelola administrasi penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat;

n.       mengkoordinir penyusunan sosialisasi standar operasional prosedur bagi layanan penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat;

o.       menyiapkan bahan/melaksanakan koordinasi pengawasan tempat penyimpanan bahan berbahaya dengan intansi teknis terkait;

p.        menyelenggarakan tata kelola administrasi rekomendasi dan/ penerbitan Perdagangan Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu antar pulau;

q.        memverifikasi dan memberikan rekomendasi dan/ penerbitan surat keterangan asal (bagi Daerah kabupaten/kota yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit Surat Keterangan Asal (SKA);

r.          melaksanakan kerjasama pemasaran, misi dagang, kontak dagang, pameran, promosi dan kerjasama kemitraan;

s.         membuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;

t.          melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan

u.        melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

c)                   Tugas Bidang Sarana Perdagangan

1)        Bidang Sarana Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, perumusan, pengkajian, pengaturan, dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang sarana perdagangan.

2)        Bidang Sarana Perdagangan dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

3)        Bidang Sarana Perdagangan membawahkan seksi yang dipimpin oleh kepala seksi dan bertanggungjawab langsung kepada kepala bidang.

 

d)                 Fungsi Bidang Sarana Perdagangan

1)             penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;

2)             perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan pengelolaan sarana perdagangan;

3)             pelaksanaan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian sarana perdagangan rakyat, potensi pasar rakyat dan sarana  perdagangan induk;

4)             perencanaan penataan dan penyiapan sarana lokasi pedagang informal yang terlokalisasi;

5)             pelaksanaan pembinaan dan penataan pasar tumbuh, pedagang informal yang terlokalisasi;

6)             perencanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan sarana  perdagangan milik Pemerintah Daerah;

7)             pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan monitoring pemanfaatan sarana perdagangan;

8)             pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat baik sarana perdagangan rakyat dan pasar modern;

9)             penerbitan, pengawasan dan pengendalian tata kelola administrasi penyewaan tempat berjualan pada pasar rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;

10)         pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan evaluasi prasarana dan sarana, kebersihan, ketentraman dan ketertiban pasar rakyat maupun pasar modern;

11)         pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPT Dinas pengelola  pasar rakyat maupun pasar modern  yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;

12)         pembuatan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;

13)         pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.        Tugas Seksi Perencanaan dan Pengembangan Sarana Perdagangan

a.       menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;

b.       melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang perencanaan dan pengembangan sarana perdagangan;

c.        menghimpun dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;

d.      menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengembangan dan manajemen pengelolaan sarana perdagangan milik pemerintah Daerah;

e.       menyusun analisa pengembangan potensi pasar rakyat, tipologi pasar rakyat, model pengembangan dan tatalaksana pengelolaan pasar milik Pemerintah Kota;

f.         menyusun juknis tatakelola pemungutan dan penagihan retribusi pasar;

g.       melaksanakan evaluasi penerimaan retribusi pelayanan pasar rakyat dan pembinaan teknis penagihan;

h.       menyusun analisa/ kajian rencana penataan kawasan pasar rakyat, baik yang dikelola oleh Pemerintah Kota maupun yang dikelola oleh swasta/ perorangan;

i.         menyusun analisa dan perencanaan penataan, pembangunan dan pengembangan kawasan sarana perdagangan skala kota;

j.         menyusun rencana induk penataan sarana perdagangan untuk pedagang  informal;

k.       menyusun analisa penetapan target dan evaluasi realisasi terhadap retribusi sarana perdagangan yang dikelola oleh Pemerintah Kota, perorangan, swasta dan pedagang informal;

l.         menyelenggarakan tata kelola administrasi penyewaan sarana perdagangan dalam bentuk petak/ kios/ los lapak maupun area komersial pada pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;

m.    membuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;

n.       melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan

o.       melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

2.        Tugas Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perdagangan

a.        menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;

b.        melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang pembangunan dan pemeliharaan sarana perdagangan;

c.         menghimpun dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;

d.       menyusun rencana teknis, mengoordinasikan dan melaksanakan program penyediaan/pembangunan dan pemeliharaan sarana perdagangan beserta utilitasnya;

e.        menyusun perencanaan teknis dan melaksanakan rehabilitasi/pemeliharaan/ pengembangan sarana perdagangan;

f.          mengkoordinasikan, mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan sarana perdagangan beserta utilitasnya;

g.        melaksanakan koordinasi dan fasilitasi untuk merealisasikan bantuan dan penataan sarana perdagangan yang bersumber dari pemerintah maupun pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

h.        melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta terhadap kondisi objektif sarana perdagangan;

i.          membuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;

j.          melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan

k.        melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

3.        Tugas Seksi Pengawasan dan Pengendalian

a.       menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;

b.       melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang pengembangan dan pemeliharaan pasar;

c.        menghimpun dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;

d.      menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan keamanan, ketentraman, ketertiban dan kebersihan lingkungan sarana perdagangan yang dikelola oleh Pemerintah Kota maupun swasta/perorangan;

e.       melaksanakan pengawasan, pengendalian terhadap pemanfaatan petak/ kios/ petak/lapak dan area komersial yang merupakan sarana pedagangan milik pemerintah Daerah;

f.         melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kemanan sarana perdagangan dan lingkungan sekitarnya termasuk fasilitas yang berada dalam area pasar milik Pemerintah Kota;

g.       melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan kebersihan, ketertiban dan kebersihan lingkungan sarana perdagangan milik pemerintah Daerah;

h.       melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan keamanan, ketentraman, ketertiban dan kebersihan di lingkungan sarana perdangan pada UPT Pengelola Pasar;

i.         melakukan pembinaan kepada UPT Pengelola pasar terkait teknis pengelolaan keamanan, ketertiban, kebersihan sarana perdagangan;

j.         melaksanakan pengawasan, monitoring, dan menginvetarisir permasalahan dan kondisi sarana dan utilitas pada sarana perdagangan milik pemerintah Daerah;

k.       mengkoordinasikan penanganan permasalahan sarana dan utilitas sarana perdagangan;

l.         membuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;

m.    melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan

n.       melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

e)             Tugas Bidang Perdagangan Luar Negeri, Monev dan Iklim Usaha

2.        Bidang Perdagangan Luar Negeri, Monev dan Iklim Usaha mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, perumusan, pengkajian, pengaturan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan di bidang pengawasan perdagangan.

3.        Bidang Perdagangan Luar Negeri, Monev dan Iklim Usaha dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

4.        Bidang Perdagangan Luar Negeri, Monev dan Iklim Usaha membawahkan seksi yang dipimpin oleh kepala seksi dan bertanggungjawab langsung kepada kepala bidang

a)             Fungsi Bidang Perdagangan Luar Negeri, Monev dan Iklim Usaha

a.     penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;

b.     penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang pengawasan perdagangan meliputi perdagngan luar;

c.      penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan Daerah di bidang pengawasan perdagangan;

d.     penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan perdagangan;

e.       pemberian    pendampingan         pelaksanaan  kegiatan         di        bidang pengawasan perdagangan;

f.       penyiapan pemantapan program di bidang pengawasan perdagangan;

g.     pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengawasan perdagangan;

h.     pembuatan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;

i.       pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan

j.       pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.             Tugas Seksi Perdagangan Luar Negeri

a.        menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;

b.        melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang perdagangan luar negeri;

c.            menghimpun     dan     mengkaji        peraturan       perundang-undangan  yang   berkaitan dengan pelaksanaan tugas;

d.       Melaksanakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, sosialisasi dibidang ekspor kepada eksportir dan calon eksportir;

e.        melaksanakan pengaturan teknis informasi ekspor dan penerbitan dokumen eksport/Surat Keterangan Asal (SKA) serta penelusuran asal barang;

f.          merencanakan dan mengkoordinir pelaksanaan pendampingan kepada eksportir untuk produk unggulan yang akan diekspor dalam skala Daerah provinsi (lintas Daerah kabupaten/kota)

g.        melaksanakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, sosialisasi di bidang import kepada importir dan calon importir;

h.        melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pengendalian perdagangan impor;

i.          melaksanakan pengolahan dan analisi data perdagangan impor;

j.          melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengawasan perdagangan import;

k.        melaksanakan peraturan teknis dan pelayanan umum informasi perdagangan impor dan dokumen impor;

l.          melaksanakan kegiatan administrasi dan pelayanan saran pertimbangan teknis Angka Pengenal Impor (API), Pengakuan importir terdaftar, dan bidang impor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

m.     melaksanakan penyajian informasi perdagangan impor Daerah sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan;

n.        melakukan pengawasan penerapan standar mutu perdagangan barang import;

o.        mengkoordinir penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang eksport- import;

p.       melaksanakan pembinaan dan sosialisasi untuk kegiatan promosi dan kerjasama ekport-import;

q.        merencanakan dan mengkoordinir penyelenggaraan pelatihan bagi para calon eksportir;

r.         melaksanakan identifikasi produk unggulan kualitas eksport laik promosi dan kerjasama;

s.         membuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;

t.          melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan

u.       melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

2.             Tugas Seksi Monitoring dan Evaluasi

a.       menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;

b.       melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang monitoring, evaluasi, dan pelaporan;

c.        menghimpun dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;

d.      menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala;

e.       mengoordinasikan pemantauan harga terhadap barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat pasar;

f.         mengoordinasikan pengawasan pupuk dan pestisida tingkat kota dalam pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya;

g.       melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;

h.       menyusun dan menyajikan informasi usaha sektor perdagangan baik kepada pimpinan maupun instansi lain;

i.         melaksanakan evaluasi dan penyampaian perkembangan sektor usaha perdagangan kepada pimpinan;

j.         melaksanakan pengelolaan dan pelaksanaan evaluasi laporan berkala baik yang berasal dari bagian maupun sub dinas sebagai bahan data penyusunan kebijakan pimpinan;

k.       melaksanakan koordinasi pencatatan izin usaha perdagangan yang dapat digunakan sebagai bahan penyusunan laporan tahunan maupun informasi kepada pihak lain yang membutuhkan;

l.         melaksanakan evaluasi program/proyek pembangunan di lingkungan dinas perdagangan;

m.    membuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;

n.       melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan

o.       melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

3.             Tugas Seksi Iklim Usaha dan ESDM

a.        menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;

b.        melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang iklim usaha dan ESDM;

c.         menghimpun dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;

d.       mengoordinir dan merencanakan penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional maupun internasional bagi produk ekspor unggulan;

e.        mengoordinir dan merencanakan pelaksanaan pameran dan misi dagang lokal bagi produk ekspor unggulan;

f.          mengoordinir pelaksanaan pemberian informasi rencana penyelenggaraan  pameran dagang dan persyaratan untuk mengikuti pameran melalui media  internet atau media lain;

g.        menganalisis informasi rencana penyelenggaraan pameran dagang  dan persyaratan untuk mengikuti pameran melalui media internet atau media lain;

h.        mengkoordinir dan merencanakan pelaksanaan kampanye pencitraan produk ekspor skala provinsi (lintas Daerah kabupaten/kota);

i.          melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan unsur lingkup dinas, swasta, dan instansi terkait lainnya dalam rangka pengembangan dan pengawasan iklim usaha perdagangan;

j.          melaksanakan penyuluhan dan pemantauan terhadap iklim usaha perdagangan;

k.        melaksanakan pengkajian dan evaluasi pelaksanaan kerjasama dunia perdagangan;

l.          Pelaksanaan perhitungan produksi dan realisasi lifting minyak bumi dan gas bumi bersama pemerintah;

m.     Pemberian rekomendasi permohonan penggunaan wilayah kerja kontrak  kerjasama untuk kegiatan lain diluar kegiatan migas;

n.        Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, dan pengendalian pendistribusian  dan tata niaga BBM/non BBM dari agen dan pangkalan dan sampai konsumen akhir;

o.        Pembuatan rekomendasi permohonan lokasi pendirian kilang dan tempat penyimpanan migas;

p.       Pemrosesan permohonan izin lokasi pendirian dan pengusahaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar, izin Penyaluran Minyak Pelumas Bekas (MPB), izin pendirian  gudang bahan peledak dalam rangka kegiatan usaha migas di Daerah operasi daratan dan di Daerah operasi pada wilayah 1/3 dari kewenangan provinsi, dan izin Pendirian Depot Lokal.

q.        Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan K3 dan Lindung Lingkungan di sektor migas;

r.         Pengusulan pengadaan peralatan dan sarana guna menunjang kelancaran tugas di sektor migas;

s.         Pembantuan proses pengusulan dalam rangka penetapan peraturan di bidang migas;

t.          Pemberian persetujuan Surat Keterangan Terdaftar untuk Perusahaan Jasa Penunjang sektor migas;

u.       membuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;

v.        melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan

w.      melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Kelompok Jabatan Fungsional

(1)  Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 30 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.

(2)  Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3)  Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4)  Jenis dan jenjang jabatan fungsional serta rincian tugas jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

F. Unit Pelayanan Teknis

(1)   Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas;

(2)   Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) klasifikasi meliputi:

a.        Unit Pelaksana Teknis kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional; dan

b.       Unit Pelaksana Teknis kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil terdiri atas pelaksana dan kelompok jabatan fungsional.

(3)   Pembentukan Unit Pelaksana Teknis, uraian tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan diatur tersendiri dalam Peraturan Walikota.